Ketika waktu terasa singkat dan padat maka kebutuhan akan pelayanan yang cepat juga semakin meningkat. Penyediaan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tugas utama seorang administrasi negara sebagai pelayan publik. Tapi pada kenyataannya pelayanan publik di Indonesia masih sangat sulit diakses. Birokrasi yang panjang sering menjadi ganjalan. Tak jarang masyarakat harus berpindah-pindah meja bahkan pergi ke satu instansi ke instansi lain guna mendapatkan pelayanan. Hal itu mungkin sudah tidak begitu bermasalah ketika sekarang ramai ada pelayanan satu atap. Tapi tetap saja pelayanan publik belum maksimal. Permasalahan lain seringkali terkait data dan informasi yang tidak lengkap sehingga publik sering direpotkan dengan ini.
Bagaimana jika ada sistem informasi yang mampu untuk mengintegrasikan dan mengsinergiskan informasi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Publik dapat mengakses data dengan cepat dan dapat memperoleh pelayanan dengan cepat juga. Di era digital seperti sekarang hal seperti ini sudah bukan barang baru lagi. Kita sering mendengar istilah e-government.
Misalkan saja di kab/kota informasi antara pemerintah kab/kota dengan organ-organ pemerintahannya seperti dinas dan badan dapat diintegrasikan sehingga terjadi saling berbagi data sehingga keseluruhan data yang beredar di kab/kota berasal dari satu bank data yang mampu menyuplay data ke seluruh instansi pemerintahan maka kebutuhan akan data akan terpenuhi dan dapat dibayangkan kemudahan yang dapat dicapai dalam pelayanan. Ada keseragaman data yang beredar sehingga tidak ada data dan informasi berganda antar instansi. Misalkan data penduduk yang digunakan di kelurahan sama dengan yang masuk ke kecamatan dan kabupaten sama juga dengan yang beredar di dinas atau badan di daerah tersebut.
Jika pengelolaan data dan informasi di daerah telah optimal bukan tidak mungkin jika kemudian ada pengelolaan data yang lebih besar dalam lingkup provinsi. Dan bukan tidak mungkin jika pengelolaan juga dapat menjangkau dan mengintegrasikan data dan informasi di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya akan ada satu bank data besar yang mampu mengkoordinir data dan informasi seluruh Indonesia.
Namun pada kenyataanya, ketidakmampuan dalam mengelola sistem informasi menjadi hambatan besar. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan website kab/kota dan provinsi. Dari pengamatan yang saya lakukan pemerintah daerah belum mampu memaksimakan fungsi website sebagai sumber informasin dan komunikasi digital masyarakat dengan pemerintah. Tidak adanya keseriusan dalam mengelola dan menyediakan informasi menjadi kendala besar. Padahal menurut saya website daerah adalah langkah awal menuju sistem informasi yang terintegrasi. Bayangkan jika website daerah selalu terupdate dan mampu menyediakan data dan informasi terkait daerah. Maka pemerintah provinsi dapat mengolahnya dan dijadikan informasi yang lebih besar di tingkat provinsi. Jika provinsi telah optimal tentu akan sangat memudahkan pusat mengelola data dan informasi dari provinsi ini. Nantinya mungkin akan ada website nasional yang akan mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap dari pusat sampai ke daerah.
Tapi melihat kenyataan bahwa website yang mudah saja tidak dapat dioptimalkan dengan alasan sumber daya manusia maka bagaimana mungkin keinginan adanya data dan informasi ynag terintegrasi secara nasional dapat tercapai. Padahal ini bisa menjadi nlangkah awal yang besar menuju ke Indonesia yang e-govenrment.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar